Waspadai Kecurangan Zonasi di PPDB yang Sering Terjadi

Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sudah jadi momen tahunan yang bikin banyak orang heboh. Apalagi sejak sistem zonasi sekolah diterapkan, makin banyak cerita seru (dan kadang miris) yang muncul tiap kali musim pendaftaran sekolah negeri dimulai.

Sistem zonasi sebenarnya dibuat biar pendaftaran lebih adil. Tujuannya supaya semua siswa bisa dapat akses pendidikan yang merata tanpa perlu rebutan sekolah favorit. Tapi di balik niat baik itu, tetap saja ada celah yang dimanfaatkan oknum tertentu buat curang. Nah, berikut ini beberapa jenis kecurangan zonasi yang sering banget kejadian di lapangan.

1. Pindah Alamat Mendadak Jelang PPDB

Ini termasuk kecurangan yang paling sering dilakukan. Banyak orang tua tiba-tiba ‘pindah rumah’ hanya demi bisa masuk zonasi sekolah tertentu. Biasanya mereka meminjam alamat saudara, teman, bahkan ada yang rela nyewa rumah di dekat sekolah incaran cuma buat bikin Kartu Keluarga (KK) baru.

Padahal aturan PPDB mewajibkan KK minimal sudah terbit 1 tahun sebelum pendaftaran. Tapi ada juga yang berani nekat dengan memanipulasi tanggal terbit KK. Kalau ketahuan, bisa dicoret dari sistem PPDB loh.

2. Jual Beli Alamat Domisili

Fenomena ini makin marak terutama di kota-kota besar. Ada yang sengaja ‘jual alamat’ di dekat sekolah favorit dengan imbalan sejumlah uang. Bahkan di beberapa tempat, muncul praktik jual beli KK palsu hanya demi masuk zonasi tertentu.

Kalau diusut, praktik ini bisa kena sanksi hukum karena memalsukan dokumen kependudukan. Tapi anehnya, tetap saja banyak yang mencoba karena merasa risikonya kecil dan keuntungannya besar.

3. Penggunaan Surat Keterangan Domisili Palsu

Selain memanipulasi KK, ada juga yang mengakalinya dengan membuat surat keterangan domisili dari RT atau kelurahan. Tapi surat ini kadang tidak sesuai kenyataan, karena pemiliknya tidak benar-benar tinggal di alamat tersebut.

Beberapa oknum aparat desa atau kelurahan bahkan terlibat dalam praktik ini. Di sinilah celah dalam sistem PPDB online dimanfaatkan secara licik oleh sebagian orang demi keuntungan pribadi.

4. Manipulasi Kuota Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi disediakan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Sayangnya, ada juga yang mengaku miskin padahal kondisi ekonominya lebih dari cukup. Caranya? Menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan secara tidak sah.

Padahal jalur afirmasi seharusnya jadi harapan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau dimanipulasi, siswa yang layak malah terpinggirkan. Ini jelas bentuk kecurangan yang merugikan banyak pihak.

5. Sekolah Menolak Siswa dari Zonasi Sendiri

Kecurangan tidak hanya datang dari calon siswa, tapi bisa juga dari pihak sekolah. Ada beberapa sekolah yang ‘diam-diam’ lebih memilih siswa dari luar zonasi karena dianggap punya nilai lebih tinggi atau latar belakang tertentu.

Padahal sesuai aturan sistem PPDB, siswa dalam zona harus diprioritaskan. Kalau sudah begini, sistem zonasi jadi kacau dan tidak sesuai tujuan awalnya.

6. Peran Calo dan Titipan

Jangan heran kalau saat musim PPDB, tiba-tiba ada yang menawarkan ‘jalur belakang’ atau ‘bisa bantu masuk sekolah tertentu’. Praktik calo seperti ini memang susah dilacak, tapi nyata terjadi di beberapa daerah.

Bahkan ada juga praktik titip-menitip melalui pejabat atau tokoh setempat. Ini jelas merusak kepercayaan publik terhadap keadilan sistem pendidikan negeri.

7. Data Tidak Sinkron di Sistem Online

Di era digital, PPDB dilakukan secara online. Tapi kadang data dari Dinas Kependudukan dan sekolah tidak sinkron. Hal ini dimanfaatkan sebagian orang untuk memanipulasi data zonasi agar bisa diterima di sekolah favorit.

Misalnya, ada data ganda, perbedaan lokasi di KK dan sistem PPDB, atau kesalahan dalam input jarak domisili. Kalau tidak dicek dengan teliti, bisa jadi celah buat masuk lewat cara yang tidak jujur.

8. Penyalahgunaan Data Siswa Lain

Kecurangan ini memang jarang, tapi tetap ada. Beberapa oknum menggunakan data siswa lain untuk mendaftar sekolah, lalu menggantinya di tengah proses. Biasanya modus ini terjadi dengan bantuan dari dalam sistem sekolah atau operator.

Ini jelas melanggar etika dan aturan PPDB. Kalau ketahuan, tidak hanya siswa bisa dicoret, tapi pihak yang membantu pun bisa dikenai sanksi.

9. Sekolah Favorit Tidak Transparan soal Kuota

Beberapa sekolah favorit cenderung menutup-nutupi data kuota penerimaan, terutama jalur zonasi dan afirmasi. Hal ini bikin masyarakat curiga, apalagi kalau ternyata banyak siswa luar zona yang diterima.

Transparansi data sangat penting dalam sistem PPDB. Kalau semua sekolah membuka data kuota dan daftar siswa diterima, masyarakat bisa ikut mengawasi dan mencegah kecurangan.

10. Kurangnya Pengawasan dan Tindak Tegas

Salah satu alasan kenapa kecurangan zonasi tetap marak adalah kurangnya pengawasan dan penegakan aturan. Banyak pelanggaran yang tidak diusut sampai tuntas, atau pelakunya hanya diberi peringatan tanpa efek jera.

Padahal kalau ada ketegasan dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, sistem PPDB bisa berjalan lebih adil dan objektif. Tapi kalau dibiarkan, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan bisa makin menurun.

Sekilas Tentang Sistem Zonasi Sekolah

Sistem zonasi dibuat supaya siswa bisa sekolah dekat rumah, biar hemat ongkos, waktu, dan bikin pemerataan kualitas pendidikan. Tapi praktik di lapangan tidak selalu seideal itu. Kecurangan yang terjadi bikin siswa yang seharusnya diterima malah tergeser.

Masih banyak yang menganggap sekolah favorit harus dikejar dengan segala cara, padahal sekolah mana pun bisa jadi tempat berkembang kalau ada kemauan belajar dan dukungan yang tepat.