Merajut persatuan bangsa Ikatan Mahasiswa ilmu pemerintahan (ikamita) universitas Medan area gelar kuliah umum. Dengan tema “Politik Identitas Manusia Perahu” Rabu, 03 Juli 2019 bertempat di Convention Hall Lantai 3 Universitas Medan Area . Dengan pemateri bapak Idris Pasaribu, SH dan bapak Armansyah Matondang, S.Sos M.Si.

Manusia perahu atau disebut juga pincalang adalah orang2 yang yang hidup dari pulau ke pulau. Orang pincalang tinggal di sepanjang laut Indonesia dari timur sampai ke barat. Orang pincalang menjalankan kehidupan sehari-harinya di laut. Mulai dari makan, minum, menikah, melahirkan serta kebutuhan dan kegiatan lainnya dilaksanakan diatas perahu.

Pincalang dikenal dengan kearifan lokal nya mempunyai ilmu palak yang dapat membaca situasi dan kondisi alam. kapan akan turun hujan, datang nya badai dan sebagainya. Orang pincalang sangat primitif , namun mereka sangat religius. Mereka tidak dapat membaca dan menulis , namun mereka hafal Al-Qur’an dan sangat fasih . Dan taat beribadah sholat lima waktu

Orang pincalang sangat membenci orang yang tinggal di darat , dan mengganggap bahwa orang darat adalah penipu dan tidak bisa dipercaya .

Namun ada hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh pemateri pak Idris Pasaribu , SH bahwa ” walaupun orang pincalang primitif dan terbelakang tetapi mereka adalah orang2 yang sangat peduli terhadap kondisi laut Indonesia . Dan mereka juga sebagai pertahanan terkahir di zona kelautan Indonesia . Mengapa demikian dikatakan oleh pemateri, karena mereka menjaga laut Indonesia tanpa dibayar sepeserpun . Bahkan jika ada kapal asing masuk, maka orang pincalang akan langsung menghadangnya tanpa rasa gentar dan tanpa arahan dari pemerintah.

Kemudian disambung oleh pemateri kedua yaitu bapak Armansyah mantondang, S.Sos M.Si yaitu tentang letak politik identitas manusia perahu atau pincalang tersebut yaitu pada kesamaan hak yang terabaikan, tertindas, dan terisolasi. Maka dari itu manusia perahu membentuk kelompok dengan satu kesamaan ingin mendapat kan hak yang sama. Namun sangat disayang kan sampai saat ini mereka tidak terjamah oleh pemerintah, meski otonomi daerah sebagai realisasi dari desentralisasi sudah digencarkan pasca reformasi.